Dimassulthon: Juni 2014

Selasa, 10 Juni 2014

MILITERISME di AMERIKA LATIN & INDONESIA (Orde Baru)

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah di Amerika Latin telah berubah sejak abad ke-19. Pada awal abad ke-19, banyak koloni Amerika Latin merdeka dan menjadi republik. Republik ini mendukung ide-ide demokrasi, namun dalam kenyataannya mereka cenderung menciptakan kembali sistem kolonial dalam bentuk baru. Para pemimpin republik baru itu tidak memiliki pengalaman dan kecakapan untuk menangani masalah-masalah sosial dan ekonomi yang serius. Di beberapa negara Amerika Latin, diktator militer merebut kekuasaan pemerintah. Negara-negara lain diperintah oleh segelintir keluarga kuat yang menggunakan posisi mereka untuk meningkatkan kekayaan pribadinya. Selama awal dan pertengahan abad ke-20, protes anti-pemerintah dan revolusi berdarah terjadi di seluruh wilayah Amerika Latin. Pemimpin sipil dan militer mencoba untuk menciptakan stabilitas politik di wilayah tersebut.

Seperti kasus di Indonesia pada masa Orde Baru, sebuah filosofi pembangunan baru disusun untukmemperkuat klaim-klaim organik negara dan para pejabatnya terhadap otoritas yang tidak akuntabel. Dikatakan bahwa pemerintahan oleh “teknokrat” dan “para ahli” adalah hal yang perlu, sampai pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia membuat para warganegara siap untuk berdemokrasi. Bersamaan dengan itu, organisasi-organisasi sipil dihalangi untuk memperoklamasikan prinsip atau agenda politik apapun yang berlawanan dengan klaim negara sebagai perwujudan negara sebagai kepentingan umum nasional. Lihat: Ibid., hlm. 117-118. Masuknya militer di Indonesia dalam hal bisnis sebenarnya sudah berlangsung sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Perjuangan untuk meraih kemerdekaan, selain dilakukan melalui partai partai politik yang mulai muncul pada zaman pergerakan nasional ( 1908-1942) hal itu juga di lakukan oleh orang orang yang melakukan gerakan dengan senjata yang nantinya merupakan cikal bakal TNI.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana awal munculnya konfigurasi politik di Amerika Latin pada Abad ke-19 ?

2. Bagaiman jalannya militerisasi di Amerika Latin kala itu ?

3. Bagaimana jalannya militerisasi di Indonesia ?

4. Bagaimana peran militer di Amerika Latin dan di Indonesia pada era sekarang ini ?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui awal munculnya konfigurasi politik di Amerika Latin pada Abad ke-19.

2. Memahami jalannya militerisasi di Amerika Latin kala itu.

3. Mengklasifikasi bagaimana jalannya militerisasi di Indonesia.

4. Menyimpulkan Bagaimana peran militer di Amerika Latin dan di Indonesia pada era sekarang ini.

BAB 2. PEMBAHASAN

2.1 Awal Munculnya Konfigurasi Politik di Amerika Latin

Pada tahun 1970-an di Amerika Latin mulai muncul konfigurasi politik yang dikenal sebagai birokrasi otoritarian (birocratic authoritarian). Bentuk pemerintahan ini pertama kali dikemukakan oleh Juan Linz dalam studinya mengenai Spanyol, yang kemudian dikembangkan oleh Gillermo o’Donnel untuk memahami realitas masyarakat yang sedang melakukan pembangunan ekonomi politik terutama di Amerika Latin. Rezim birokratik otoritarian ini bertujuan untuk membuat keputusan yang sederhana, tepat, tidak bertele-tele, dan efisien yang tidak memungkinkan adanya proses tawar menawar yang lama, melainkan mencukupkan diri pada pendekatan “teknokratik-birokratik” dengan pertimbangan semata-mata “efisiensi.” Ada faktor ketergantungan kepada sistem internasional dan upaya-upaya kekacauan dalam negeri yang menggiring kepada argumen penempatan stabilitas sebagai kunci utama untuk mengejar ketertinggalan melalui pembangunan ekonomi yang cepat. Rezim ini didukung oleh unsur-unsur koalisi dari kelompok-kelompok yang mungkin dapat mendukung proses pembangunan yang efisien yaitu militer, teknokrat sipil, dan pemilik modal baik domestik maupun internasional. Karakteristik dari rezim birokratik otoritarian itu mencakup 5 hal utama, yaitu (1) pemerintah dipimpin oleh militer yang bekerjasama dengan teknokrat sipil ; (2) pemerintah didukung oleh pemilik modal domestik yang bersama-sama pemerintah bekerjasama dengan masyarakat internasional ; (3) pendekatan kebijakannya didominasi oleh pendekatan teknokratik dan menjauhi proses “bargaining” yang bertele-tele antara kelompok-kelompok kepentingan ; (4) massa demobilisasi ; dan (5) pemerintah menggunakan tindakan represif untuk mengontrol oposisi. Lepas dari adanya bentuk-bentuk otoritarian yang bersifat khusus, pada prinsipnya ciri khas dari konfigurasi politik demikian adalah sama, yaitu hukum disingkirkan dari kancah kekuasaan.

Pendudukan hukum dalam posisi yang mampu mengimbangi kekuatan politik amat nampak pada saat negara melakukan pengendalian konflik. Dalam sistem negara yang demokrasi, pengendalian konflik dilakukan dengan ciri-ciri sebagai berikut ; (1) Negara melakukan pembatasan luas, intensitas dan ketampakkan konflik politik secara persuasif, tidak memakai cara-cara represif maupun cara represif yang semu; (2) Negara melakukan pembatasan terhadap sosialisasi konflik politik dengan cara institusional (sejalan dengan aturan main konstitusi dan berdemokrasi); (3) Negara mengembangkan privatisasi konflik politik melalui cara-cara yang institusional persuasive; (4) Negara memberikan sanksi kepada partisipan konflik yang berasal dari masyarakat (sanksi eksternal) maupun kepada aparatur di dalam tubuh negara (sanksi internal) yang dianggap terlibat di dalam konflik; dan (5) mekanisme pemberian sanksi yang dipakai negara adalah mekanisme yang legal, yaitu melalui saluran dan perangkat hukum yang ada serta bersifat fair.

Sebaliknya dalam negara yang otoritarian, manajemen pengendalian konflik politik dilakukan dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) Negara melakukan pembatasan, intensitas, dan ketampakan konflik politik secara represif yang semu (quasi represi); (2) Negara melakukan pembatasan terhadap sosialisasi konflik politik melalui cara-cara represi semu (quasi represi) dan noninstitusoional; (3) Negara mengembangkan privatisasi konflik politik dengan cara-cara yang non institusional dan represif; (4) Negara memberikan sanksi kepada partisipan konflik yang berasal dari masyarakat (sanksi eksternal); dan (5) Mekanisme pemberian sanksi yang dipakai negara adalah mekanisme legal yang semu (quasi legal) yaitu melalui hukum dan perangkat hukum yang ada serta bersifat “unfair.” Dengan memahami bagaimana sistem pemerintahan melakukan manajemen konflik politik, sebenarnya dapat memberikan landasan mengenai bekerjanya pengadilan dalam lingkungan negara yang otoritarian tersebut. Seperti ditulis oleh Peter Hakim dan Abraham Lowenthal ketika merujuk kondisi umum di negara Amerika Latin di mana :

“Legislatures and judicial systems in much of Latin America still lack auton-omy, stature, resources and competence needed to carry out all of their constitu-tional functions fully. Courts are overbur-dened and their proceedings, both crimi-nal and civil, are routinely delayed for years. Judges are, for the most part, poorly trained and paid, and they lack the funding to conduct investigations and ad-minister justice effectively. In many places, judicial decisions are heavily in-fluenced by political considerations, intimidation or outright corruption.”

Perdebatan tentang pengaruh sistem politik yang otoriter terhadap pelaksanaan fungsi peradilan dalam rangka penegakan hukum memiliki sejarah yang panjang. Secara positif saja dapat dikatakan bahwa hukum merupakan produk politik atau setidaknya ada korelasi antara politik dan hukum sebagaimana dikatakan oleh Habermas. Dalam satu pandangan yang ekstrem dari kalangan Critical Legal Studies, hukum dapat jatuh ke pengaruh politik dan norma-norma hukum dapat dijadikan sejalan dengan kepentingan pemegang kekuasaan politik.

2.2 Militerisasi di Amerika Latin

Golongan militer merupakan faktor dinamisasi (bahkan faktor pendobrak) yang sangat menentukan dlam perjuangan melawan penjajah. Setelah perjuangan kemerdekaan selesai, mereka mengatur dirinya dalam organisasi – organisasi militer yang lebih sempurna. Setelah perang kemerdekaan yang dilanjutkan revolusi, atau perang saudara dalam negeri, golongan militer “military elite” merupakan satu – satunya golongan yang keluar dari kesulitan dengan organisasi dan disiplin yang jauh lebih baik dibanding dengan golongan politik atau partai – partai politik.

Semula, semua golongan militer di Amerika Latin berkeinginan langsung untuk memainkan fungsi politiknya pula. Namun setelah melalui beberapa kesulitan, akhirnya fungsi politik golongan militer dapat berangsur – angsur berubah menjadi fungsi militer professional hingga sekarang. Timbullah profesionalisme militer yang sekarang ada di Meksiko, dimana kekuasaan pemerintahan berada di tangan kekuatan sipil dan kekuasaan militer hanya merupakan unsur pembantu keamanan kepolisian.

Namun berbeda dengan Negara – Negara di Amerika Latin lainnya. Mereka berkeinginan terus mempertahankan politiknya di sektor – sektor social – politik tanpa melepaskan kedudukan dan fungsinya sebagai militer. Intervensi militer ini memiliki beberapa motivasi diantaranya :

1. Motif politik, yakni rasa tanggung jawab untuk mengatasi suatu kemacetan politik yang disebabkan oleh pergolakan dari partai – partai politik.

2. Motif ekonomis, yaitu ingin menyelamatkan bangsa dari kehancuran ekonomi. Bahkan ada pula yang menggunakan motif ekonomis-materiil untuk kepentingan pribadi.

3. Didukung golongan sipil yang memiliki kepentingan ekonomis-materiil tertentu, karena bila mereka yang melakukannya sendiri, dirasa kurang kuat.

4. Suatu tradisi, yakni tradisi adanya intervansi militer atau coup – coup militer di Amerika Latin.

Coup ini dimulai dengan telepon dari jenderal infanteri kepada menteri pertahanan bahwa ia akan melakukan coup dan memerlukan dukungan dari menteri. Menteri pura – pura tidak tahu, tapi memberikan bantuan. Kemudian terjadi tembak menembak di istana, Presiden ditahan, terjadi perubahan kabinet atau dibentuk junta militer. Si menteri tetap selamat dan jederal pemberontakpun naik panggung pemerintahan dan terjadilah pembagian rejeki.

Coup ini masih diterima masyarakat sebagai salah satu cara untuk melakukan perubahan politik secara drastis sebab :

1) Rakyatpun telah terbiasa, seolah – olah merupakan tradisi.

2) Golongan militer memilki akar yang sangat kuat dalam masyarakat, karena tanpa dukungan mereka coup tidak akan berhasil.

3) Di kalangan masyarakat luas ada pandangan bahwa golongan militer adalah pengemban cita – cita nasional yang murni, pengemban nasionalisme dan patriotism, hingga entah bagaimana mereka perlu didukung.

4) Rakyat yang umumnya melihat golongan militer sebagai suati “kubu terhadap ancaman Komunisme”.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa militerisme Amerika Latin mula – mula mengambil bentuk militerisme dari suatu Negara-kepolisian, di mana golongan militer dipergunakan oleh pemerintah untuk menghancurkan golongan anti-pemerintah. Namun lambat laun timbul bentuk – bentuk baru yakni :

a. Militerisme fasis

Dengan timbulnya Fasisme Italia dan Naziisme Jerman, pengaruhnya menjalar pula ke Amerika Latin, dan mulai memasuki tubuh Angkatan Perang. Hal ini terjadi di kalangan militer Bolivia, Brasil dan Argentina.

b. Militerisme tenokrat

Didukung oleh perwira – perwira muda yang maju karena hasil pendidikan luar negeri, terutama dari Amerika Serikat Militerisme di Amerika Latin lebih mirip dengan apa yang ada di Spanyol, karena kesamaan sejarah. Militerisme Amerika Latin lahir dalam keadaan dimana rakyat tidak memilki sarana untuk menyalurkan tuntutan politik dan timbulnya oligharki dalam pemilikan tanah, yang memaksa golongan militer tampil ke depan melalui seorang caudillo, yakni seorang pemimpin/diktator militer yang memaksakan kehendaknya terhadap rakyat dalam mencapai ketertiban umum dalam abad 19 dan awal abad 20.

Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya terdapat dua macam lembaga militer, yakni :

1) Bersifat politis, yakni dimana golongan militer memandang dirinya juga berfungsi politik dalam arti baik secara langsung maupun tidak langsung ikut dalam proses penentuan kebijaksanaan politik bangsa.

2) Bersifat professional, yakni golongan iliter dibatasi hanya pada profesi militer teknis dan tunduk pada pemerintahan atau pimpinan politik golongan sipil. Seperti Meksiko yang telah memiliki militer bersifat professional.

Sedangkan untuk Angakatan Perang di Amerika Latin terdiri dari beberapa macam. Ada yang memiliki hanya dua structural yakni Angkatan Perang tetap dan kekuatan para militer yang keduanya dibawah pengawasan pemerintah. Kemudian ada pula yang memiliki tiga pola, yakni ditambah dengan “private army” yang dibiayai atau diorganisasikan oleh tuan – tuan tanah besar atau pejabat tinggi. Serta ada yang berpola empat, dengan tambahan pasuka gerilya, baik yang berada di bawah pengawasan pemerintah, maupun mereka yang berada di luarnya.

Satu – satunya yang tidak mempunyai Angkatan Perang adalah Costa Rica (sejak 1948), sedang Panama walaupun juga tidak memilki, tapi masih mempunyai “Nationl guard” dan golongan tersebut besar peranannya dalam penentuan kebijaksanaan pemerintah.

2.3 Militerisasi di Indonesia

a. Jalannya militerisme tenokrat

Militer Indonesia yang mulai terjun ke dunia bisnis sejak era revolusi perjuangan kemerdekaan Indonesia ini sebenarnya di pengaruhi oleh doktrin Dwi Fungsi ABRI yang di cetuskan oleh Jenderal Nasution . Tugas utama militer adalah berperang membela kedaulatan negara dan menjaga keamanan serta menjaga stabilitas negara dari pihak pihak yang berusaha untuk mengganggu ke tiga hal tersebut, tetapi pada kenyataannya profesionalisme militer tersebut sering tidak tercapai karena militer lebih suka terjun kedunia bisnis yang lebih menjanjikan dalam menghadapi masa depan karena pendapatan mereka bisa lebih terjamin dari pada hanya mengurusi keamanan negara dan stabilitas dari ancaman makar, dll.

Sebenarnya tugas militer itu dalam arti sederhana adalah untuk mendukung kepentingan dan aspirasi masyarakat di bawah kepemimpinan sipil. Tetapi pada kenyatannya yang terjadi di Indonesia tidak seperti itu, militer yang terjun kedunia bisnis dan berorientasi komersial, dengan tujuan menambag pendapatan militer, kemudian lambat laun hal itu di salahgunakan untuk kepentingan pribadi para perwira tinggi militer Orde Baru, dengan mengadakan kerja sama dengan pengusaha Cina, dll, membuat mereka lebih betah dalam dunia bisnis daripada memimpin pasukan pasukan militer tersebut.

Selain itu, etos komersial dengan cepat menjalar ke luar lingkungan perwira-perwira yang langsung berurusan dengan kepemimpiunan dengan perusahaan-perusahaan angkatan bersanjata. Demikian pula kepada perwira yang diangkat untuk menduduki jabatan dalam birokrasi pemerintahan, lalu terlibat bersama rekan-rekan keturunan Cina dalam kegiatan-kegiatan perusahaan pribadi, baik atas nama pengusaha keturunan Cina maupun atas nama keluarganya. Sedangkan para panglima daerah militer tidak jarang memiliki sumber dana pribadi yang mereka dapatkan dari para pengusaha, khususnya keturunan Cina.

b. Dampak-dampak akibat militerisme tenokrat

Dampak umum dari menurunnya profesionalisme militer akibat, militer terjun ke dunia bisnis adalah militer dalam hal ini TNI mendapat legistimasi dari rakyat karena berperan besar dalam pembangunan ekonomi, walaupun sebenarnya militer mendapat dana juga dari luar APBN, kerjasama antara pengusaha asing dengan perwira militer sebenarnya sangat merugikan rakyat kecil dan prajurit militer secara keseluruhan yang menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi, banyak perwira militer lain yang sebenarnya iri dengan kerja sama militer dengan pengusaha tersebut, dan untuk mengurangi rasa tidak suka tersebut, mereka yang terjun kedunia bisnis kemudian membantu mereka yang terjun ke lapangan.

Dampak khusus dari orintasi komersial yang di lakukan militer yang paling signifikan adalah menurunnya profesionalisme militer dalam menjalankan tugas utamanya menjaga keamanan dan stabilitas negara, karena mereka lebih asyik dalam melakukan bisnis militer yang menggiurkan dari segi pendapatan, seperti mengelola BUMN, yayasan, koperasi, dll. Bisnis telah menggeser tugas pokok militer, yaitu menjaga keamanan dengan baik. Dari hal tersebut sudah membuktikan bahwa untuk menjadi militer yang profesional sangat sulit untuk mempertahankannya.

Karena hal tersebut diatas reformasin ekonomi, sosial politik di Indonesia sebenarnya sangat sulit di lakukan karena militer masih dengan bebas melakukan bisnis yang kapitalis hanya menguntungkan diri mereka pribadi dan melupakan kesejateraan prajurit di bawahnya dan masyarakat bawah, hal ini sebenarnya bisa di lakukan kalau Dwi Fungsi ABRI di hilangkan dan peran ABRI di kembalikan seperti semula yaitu menjaga stabilitas, keamanan dari berbagai ancaman makar dan lain lain.

2.4 Peran militer di Amerika Latin dan di Indonesia pada era sekarang ini.

Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya terdapat dua macam lembaga militer, yakni :

1. Bersifat politis, yakni dimana golongan militer memandang dirinya juga berfungsi politik dalam arti baik secara langsung maupun tidak langsung ikut dalam proses penentuan kebijaksanaan politik bangsa.

2. Bersifat professional, yakni golongan iliter dibatasi hanya pada profesi militer teknis dan tunduk pada pemerintahan atau pimpinan politik golongan sipil. Seperti Meksiko yang telah memiliki militer bersifat professional.

Semula, semua golongan militer di Amerika Latin berkeinginan langsung untuk memainkan fungsi politiknya pula. Namun setelah melalui beberapa kesulitan, akhirnya fungsi politik golongan militer dapat berangsur – angsur berubah menjadi fungsi militer professional hingga sekarang. Timbullah profesionalisme militer yang sekarang ada di Meksiko, dimana kekuasaan pemerintahan berada di tangan kekuatan sipil dan kekuasaan militer hanya merupakan unsur pembantu keamanan kepolisian.

Dari gejala di atas, seperti apa yang sudah kita cerminkan dengan keadaan militer yang ada di Amerika Latin, maka tantangan pelaksanaan fungsi pertahanan-keamanan dalam konteks kemacetan sistem, kiranya tidak dapat dilepaskan dari situasi umum yang ditandai dengan ciri khas adanya krisis akibat dari perubahan sosial dan mobilisasi kelompok-kelompok baru yang berlangsung cepat serta dihadapkan dengan adanya pengembangan institusi politik yang berjalan lamban. Inilah menjadi perhatian kita bersama. Dengan adanya penghujatan terus menerus kepada TNI dalam perannya dimasyarakat, akan mengakibatkan Indonesia menuju tempat jurang yang dalam untuk melakukan bunuh diri karena walau bagaimanapun peran TNI baik sebagai prajurit maupun sebagai manusia dimasyarakat saat ini sangat dibutuhkan terlebih. Kedepannya kita berharap TNI dapat selalu mengaktualisasikan diri terhadap perannya di masyarakat. Semoga mencerahkan.

Reformasi yang dilakukan oleh militer saat ini memang belumlah secara menyeluruh, di mana fakta sosial yang berbicara menunjukkan bahwa ternyata peran militer dalam mempengaruhi kebijakan masih cukup besar. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai kasus yang terjadi di Indonesia, di mana penguasa yang saat ini berlatar belakang miter masih menggunakan intervensi dalam bentuk kekerasan aparat dalam menstabilkan konstelasi politik yang ada, misalnya kasus-kasus yang terjadi di Aceh dan di Papua tidak terlepas dari rasionalisasi tugas dan fungsi militer dalam menciptakan kondisi aman dan damai, sehingga dengan mudahnya kekerasan aparat terjadi di mana-mana. Selain itu juga, dapat kita lihat bahwa fungsi output yang dijalankan saat ini belum sesuai dengan kondisi yang seharusnya, di mana ketika lahir kebijakan penggusuran, penertiban pedagan kaki lima, dan sengketa tanah seperti yang terjadi di Makassar, dapat kita lihat bahwa masih tingginya peran militer dalam mempengaruhi konstelasi politik pemerintahan yang terbangun saat ini.

Optimalisasi partisipasi politik rakyat serta lembaga - lembaga politik menjadi agenda terpenting dalam mendorong proses demokratisasi untuk meminimalisir peran politik militer. Berbagai wacana politik yang kita pelajari hampir selalu mengajari kita bahwa dalam sistem politik idealnya lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif memiliki kekuasaan seimbang, dengan sesuatu kekuatan check and balances tanpa mengikutsertakan militer didalamnya sebagai kekuatan politik. Alhasil, dengan kekuatan dan mekanisme sedemikian tersebut diharapkan akan dapat menjamin bagi terwujudnya suatu pemerintahan ( state ) yang merefleksikan kemauan dan berorientasi pada kepentingan rakyat ( society ). Karena itu, merupakan kepentingan kita untuk mengajak semua kekuatan Pro Demokrasi untuk memberikan kontribusi pemikiran sebagai landasan perjuangan dalam menolak segala bentuk pemerintahan yang bersifat militeristik. Perkembangan arus demokratisasi yang begitu kuat ditengah proses reformasi saat ini, melahirkan pemikiran baru bahwa militer sebagai sebuah kekuatan politik sudah tidak diperluakan lagi.

Memang kita tidak dapat selamanya menyalahkan militer sebagai faktor utama keterpurukan bangsa ini. Oleh karena itu, kita sebagai warga sipil seharusnya juga menjankan fungsi control dengan baik, sehingga konstelasi politik yang terbangun dapat stabil. Selain itu juga, hendaknya diperjelas bahkan lebih dipertegas lagi posisi dan peran militer dalam sistem politik Indonesia agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti aturan yang jelas yang menegaskan bahwa militer harus professional dengan amanah konstitusi, dengan tidak mencampuri urusan politik pemerintahan selama tidak membahayakan negara bahkan jikalau harus masuk di dalamnya hendaknya melakukan integrasi ke dalam secara tidak langsung. Dengan demikian, jikalau hal di atas dijalankan sebagaimana mestinya, maka jalannya pemerintahan dan birokrasi di Indonesia akan senantiasa sesuai dengan amanah konstitusi dan tuntutan demokrasi di Indonesia.

BAB 3. PENUTUP

3.1 Simpulan

Seperti aturan yang jelas yang menegaskan bahwa militer harus professional dengan amanah konstitusi, dengan tidak mencampuri urusan politik pemerintahan selama tidak membahayakan negara bahkan jikalau harus masuk di dalamnya hendaknya melakukan integrasi ke dalam secara tidak langsung. Dengan demikian, jikalau hal di atas dijalankan sebagaimana mestinya, maka jalannya pemerintahan dan birokrasi di Indonesia akan senantiasa sesuai dengan amanah konstitusi dan tuntutan demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Eep Saefullah Fatah, 2010, Konflik, Manipulasi, dan Kebangkrutan Orde Baru: Manajemen Konflik Malari, Petisi 50, dan Tanjung Priok, Jakarta, Penerbit Burung Merak Press, hlm. 38-39.

Ibid., hlm. 117-118.

Mukmin, Hidayat. 1980. Pergolakan di Amerika Latin dalam Dasawarsa Ini. Jakarta: Ghalia Indonesia

Iswandi. 2000. Bisnis Militer Orde Baru. Bandung : PT Remaja Rosdakarya (http://thafransisca.wordpress.com/2011/08/17/bisnismilite/)

Peter Hakim and Abraham Lowenthal, “Latin America’s Fragile Democracies,” Journal of Democracy, Summer, 1991, hlm. 22.

http://fatian-suejiarto.blogspot.com/2012/03/militer-dapat-diartikan-sebagai_31.html

http://laciels.blogspot.com/2011/07/order-in-international-political.html

http://rizkaperdana-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-76936-Ekonomi%20Politik%20Internasional-Perkembangan%20Negara%20Berkembang%20Paska%20Dekolonisasi.html

Senin, 09 Juni 2014

Tugas Akhir Media Pembelajaran

A. Pengertian Media Pembelajaran

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti tengah, atau pengantar. Dalam bahasa arab, media dalah perantara (وسائل) atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Dengan demikian media pembelajaran dapat diartikan sebagai pelantara sampainya pesan belajar (message learning) dari sumber pesan (message resource) kepada penerima pesan (message receive) sehingga terjadi interaksi belajar mengajar.

Ada beberapa pengertian tentang media pembelajaran yang telah dikemukanan oleh para ahli, antara lain:

1. S. Gerlach dan P. Ely memberikan dua makna tentang media pembelajaran, yakni arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas media pembelajaran berarti orang, material, kejadian yang dapat menciptakan kondisi, sehingga memungkinkan pelajar dapat pengetahuan, keterampilan atau sikap yang baru. Sedangkan dalam arti sempit media pembelajaran berarti grafik, potret, gambar, alat-alat mekanik, elektronik yang dipergunakan untuk menangkap, memproses serta menyampaikan informasi visual atau verbal.

2. Sementara Suprapto dkk mendefinisikan media pendidikan dengan semua alat pembantu yang secara efektif dapat digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Begitu pula Sri Widiastuti, dkk memberikan definisi dengan semua alat yang dapat dipergunakan melalui indera pendengaran, pengamatan (telinga, mata) dalam proses kegiatan belajar, karena itu alat-alat bantu tersebut sering dinamakan alat pembantu dengar-andang atau audio visual aids (AVA).

4. Oemar Hamalik memberikan pengertian dengan alat, metode dan teknik yang dipergunakan dalam upaya untuk lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah.

5. Beberapa definisi para tokoh tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya, media belajara adalah semua alat yang bisa digunakan untuk menyampaikan isi pembelajaran dari guru ke murid. Baik menggunakan grafik, gambar, foto serta alat lain yang dapat mendukung didalam pembelajaran tersebut.

Dari Media pembelajaran diartikan sebagai semua benda yang menjadi perantara dalam terjadinya pembelajaran. Berdasarkan fungsinya media dapat berbentuk alat peraga dan sarana.

1. Alat peraga

a. Pengertian alat peraga

Menurut Estiningsih, alat peraga merupakan media pembelajaran yang mengandung atau membawakan ciri-ciri dari konsep yang dipelajari.

b. Fungsi alat peraga

Fungsi utama dari alat peraga adalah untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep yang abstrak, agar siswa mampu menangkap arti sebenarnya dari konsep tersebut. Dengan melihat, meraba dan memanipulasi obyek/ alat peraga maka siswa mengalami pengalaman-pengalaman nyata dalam kehidupan tentang arti dari suatu konsep. Berikut ini diberikan contoh dari alat peraga ; Papan tulis, buku tulis, meja yang berbentuk persegipanjang dapat berfungsi sebagai alat peraga pada saat guru menerangkan bangun geometri datar persegipanjang ; Pensil, kapur, lidi, dan biji-bijian dapat berfungsi sebagai alat peraga pada saat mengenalkan bilangan, dengan cara membilang banyaknya anggota dari kelompok benda, sehingga pada akhir membilang akan ditemukan bilangan yang sesuai dengan keompok tersebut.

2. Sarana serta Pengertian dan funginya

Sarana merupakan media pembelajaran yang fungsi utamanya sebagai alat bantu untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Dengan menggunakan sarana na tersebut diharapkan dapat memperlancar kegiatan belajar mengajar. Contoh media pembelajaran yang berupa sarana adalah: papan tulis, penggaris, jangka, klinometer, timbangan, Lembar Kerja (LK), Lembar Tugas (LT) dan sebagainya.

Adapun macam-macam media pembelajaran, yang sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran antara lain:

1. Media Gambar / Foto

Media gambar adalah media yang paling umum dipakai. Gambar/Foto merupakan bahasa yang umum yang dapat dimengerti dan dinikmati di mana-mana. Sebagaimana pepatah Cina mengatakan “sebuah gambar berbicara lebih banyak daripada seribu bahasa”. Dalam penggunaan media pembelajaran ini, gambarnya harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Contoh :

2. Sketsa

Sketsa adalah gambar yang sederhana, atau draf kasar yang melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Karena setiap orang yang normal dapat diajar menggambar, maka setiap guru yang baik haruslah dapat menuangkan ide-idenya dalam bentuk sketsa. Sketsa, selain dapat menarik perhatian siswa, menghindari verbalisme dan dapat memperjelas penyampaian pesan, harganya pun tak perlu dipersoalkan karena media dibuat guru langsung. Kita dapat gambarkan sketsa seperti halnya pada peta, yakni seperti berikut contohnya :

3. Bagan

Bagan seperti halnya media grafis yang lain yaitu termasuk media visual. Fungsinya yang pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsepkonsep yang sulit bila hanya disampaikan secara tertulis atau lisan secara visual. Bagan juga mampu memberikan ringkasan butir-butir penting dari suatu presentasi. Pesan yang disampaikan biasanya berupa ringkasan visual suatu proses, perkembangan atau hubungan-hubungan penting.

Contoh :

$Description: H:\bagan.jpg$

4. Kartun

Kartun sebagai salah satu bentuk komunikasi grafis, yaitu suatu gambar interpretatife yang digunakan simbol-simbol untuk menyampaikan sesuatu pesan secara cepat dan ringkas atau sesuatu sikap terhadap orang situasi, atau kejadian-kejadian tertentu. Kemampuannya besar sekali untuk menarik perhatian, mempengaruhi sikap atau tingkah laku. Kartun biasanya hanya menangkap esensi pesan yang harus disampaikan dan menuangkannya ke dalam gambar sederhana, tanpa detail menggunakan simbol-simbol serta karakter yang mudah dikenal dan dipahami dengan cepat.

Contoh :

$Description: C:\Users\ACER\Downloads\erti_demokrasi.jpg$

Dan juga Video dapat digunakan dalam pembelajaran sejarah. Dimana Video adalah merupakan gambar yang bergerak yang bisa digunakan dalam memperaktekkan materi sejarah yang membeutuhkan penjelasan secara langsung. Sehingga dengan vedio tersebut, siswa akan melihat secara langsung dan jelas mengenai hal-hal yang harus dikerjakan dari pesan materi sejarah.

B. Fungsi Media dalam Pembelajaran

Fungsi Media Pembelajaran CMS Sekolah Gratis untuk Pendidikan Indonesia Fungsi Media Pembelajaran, Fungsi media dalam kegiatan pembelajaran merupakan bagian yang sangat menentukan efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran. Secara keseluruhan menurut, McKnow ( Sihkabuden, 2005:19 ) media terdiri dari fungsi yaitu :

1) Mengubah titik berat pendidikan formal, yang artinya dengan media pembelajaran yang sebelumnya abstrak menjadi kongkret, pembelajaran yang sebelumnya teoritis menjadi fungsional praktis.

2) Membangkitkan motivasi belajar Memperjelas penyajian pesan dan informasi. Memberikan stimulasi belajar atau keinginan untuk mencari tahu.

Fungsi media, khususnya media visual juga dikemukakan oleh Levie dan Lentz, seperti yang dikutip oleh Arsyad (2002) bahwa media tersebut memiliki empat fungsi yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris.

a) Dalam fungsi atensi, media visual dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran. cd interaktif

b) Fungsi afektif dari media visual dapat diamati dari tingkat “kenikmatan” siswa ketika belajar (membaca) teks bergambar. Dalam hal ini gambar atau simbul visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa.

c) Berdasarkan temuan-temuan penelitian diungkapkan bahwa fungsi kognitif media visual melalui gambar atau lambang visual dapat mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran untuk memahami dan mengingat pesan/informasi yang terkandung dalam gambar atau lambang visual tersebut.

d) Fungsi kompensatoris media pembelajaran adalah memberikan konteks kepada siswa yang kemampuannya lemah dalam mengorganisasikan dan mengingat kembali informasi dalam teks. Dengan kata lain bahwa media pembelajaran ini berfungsi untuk mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat dalam menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dalam bentuk teks (disampaikan secara verbal).

Rowntree ( Sihkabuden, 2005: 19) mengemukakan enam fungsi media, yaitu:

1) Membangkitkan motivasi belajar

2) Mengulang apa yang telah dipelajari

3) Menyediakan stimulus belajar

4) Mengaktifkan respon murid

5) Memberikan umpan balik dengan segera

6) Menggalakkan latihan yang serasi.

Dalam Sadiman ( 2005:17) secara umum media pendidikan mempunyai fungsi sebagai berkut :

1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera.

Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik. Dengan sifat yang unik pada setiap siswa ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru banyak mengalami kesulitan bilamana semua itu harus diatasi sendiri. Hal ini akan lebih sulit bila latar brlakang lingkungan guru dengan siswa berbeda. Masalah ini dapat diatasi dengan media pendidikan, yaitu dengan kemampuannya dalam : · Memberikan perangasangan yang sama · Mempersamakan pengalaman · Menimbulkan persepsi yang sama.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan fungsi media dalam pembelajaran secara rinci adalah sebagai berikut:

1) Memperjelas penyajian materi (pesan) dalam bentuk visualisasi yang jelas sehingga pesan tidak terlalu bersifat verbalistis.

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera.

3) Menjadikan pengalaman manusia dari abstrak menjadi kongkret

4) Memberikan stimulus dan rangsangan kepada siswa untuk belajar secara aktif Dapat meningkatkan motivasi siswa sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar.

Dengan memanfaatkan keempat fungsi di atas diharapkan kita dapat mengoptimalkan fungsi dari media dan mendapatkan efektivitas pemanfaatan media pada proses pembelajaran.

C. Prinsip penggunaan Media dalam Pembelajaran

Didalam peroses belajar mengajar, tentu sangat dibutuhkan pemilihan akan media yang harus digunakan dalam pembelajaran tersebut agar murid dapat menyerap pelajaran dengan baik. Dan dibutuhkan prinsip untuk menentukan pemilihan media tersebut. Adapun prinsip dalam pemilhan media pembelajaran sebagai berikut:

Pertama, harus ada kejelasan tujuan tentang pemilihan media tersebut. Apakah tujuan itu sebagai keprluan rekreasi, hiburan, informasi umum taupun pembelajaran.
Familiaritas media, artinya didalam memilih media kita harus paham dan mengenal terhadap sifat media yang kita pilih.
Adanya sejumlah media yang dapat dibandingkan karea pemilihan media pada dasarnya adalah perosese pengembalian keputusan dari adanya alternatif-alternatif pemecahan yang dituntut oleh tujuan.

Adapun Prinsip penggunaan media secara umum sebagai berikut.

a) Tidak ada satu metode dan media yang dipakai dengan meniadakan yang lain. Contoh kecil penggunaan kertas dan pencil untuk daerah terjangkau, sementara daun dan batu untuk daerah tertinggal

b) Media tertentu cenderung lebih tepat dipakai dalam menyajikan suatu unit pelajaran dari pda media lain. Oleh karena itu dibutuhkan mengenali karakterstik dan kemampuan media sebelum memilih pada satu media yang kita ketahui saja.

c) Tidak ada satu mediapun yang sesuai dingunakan untuk segala macam kegiatan belajar. Oleh karena itu diperlukan pendekatan multi media.

d) Penggunaan media yang terlalu banyak akan membingungkan dan tidak memperjelas pelajaran.

e) Harus dilakuakan persiapan yang matang dialam penguanaan media. Kesalahan yang banyak terjadi, dengan menggunakan media pendidikan guru tidak perlu membuat persiapan mengajar terlebih dahulu. Artinya diperlukan tambahan bahan dari buku-buku yang lain serta dilaukukan pengayaan atau penjelasan dan lain-lain. Bukan hanya membaca seperti yang telah ada dalam teks itu sendiri.

f) Media harus merupakan integral dari pelajaran, artinya janganlah memilih media sebagai hiasa saja tanpa adanya hubungan dengan pelajaran yang berlangsung.

g) Anak-anak diperlukan dan dipersiapkan sebagai peserta yang aktif. Artinya guru sering cenderung untuk mengusahan media yang hebat hingga anak didik dapat belajar tanpa sususah payah dan tanpa kegiatan yang berarti. Sehingga anak didik tidak aktif dalam pemeblajaran.

h) Murid harus ikut bertanggung jawab dalam peroses pembelajaran. Seperti halnya media Filem siswa harus mendiskusikannya.

i) Secara umum perlu ditampilkan hal yang positif dari pada yang negatif agar tidak dicontoh oleh siswanya jika itu hal yangkurang baik.

j) Hendaknya tidak menggunakan media penddikan sekedar sebagai selinan atau hiburan semata, kecuali memang tujuan dari pembelajran.

k) Pergunakan kesempatan menggunakan media sebagai untuk melatih perkembangan bahasa, baik lisan amupun tulisan.

Disamping 11 prinsip umum diatas, didalam penggunaan media pembelajaran, tentu harus juga memahami terhadap perinsip serta aspek-aspek sebagai berikut:

1) Tujuan pembelajaran

Media yang digunakan harus mendukung terhadap tujuan belajar. Jika tujuannya untuk bagaimana siswa terampil dalam menggunkan komputer. Maka media yang digunakan adalah komputer itu sendiri. Bahkan untuk mencapai tujuan tersebut ketika dilakukan kombinasi dua atau lebih media akan lebih mampu membantu tercapainya tujuan tersebut.

2) Metode pemebelajaran

Media yang digunakan juga harsus sesuai dengan metode pembelajaran. Dengan artian, jika tujuan pembelajaran peserta didik adalah terampil dalam komputer. Maka metode yang pas adalah praktek atau latihan, bukan metode ceramah.

3) Jumlah peserta didik dan Karakteristik peserta didik

Media yang digunakan harus mampu disesuaikan dengan karakter peserta didik. Jika dewasa, tentu media yang digunakan harus disesuaikan dengan karakternya. Sementara untuk anak-anak dicarikan media yang menghibur serta menarik perhatian.

4) Waktu yang tersedia untuk pembelajaran

Dalam hal ini, media yang digunakan harus disesuaikan dengan waktu yang ada. Jika waktu yang tersedia hanya empat puluh lima menit, maka menggunakan media filem yang durasinya sampai satu jam atau lebih sangat tidak cocok.

5) Biaya yang digunkan untuk media pemebelajaran

6) Kemampuan pengajar menggunkan media pemebelajaran

7) Tempat berlangsungnya pembelajaran

Sementara ditinjau dari segi teori belajar, berbagai kondisi dan prinsip-prinsip psikologis juga harus mendapat pertimbangan dalam pemilihan media:

a) Motivasi, media yang disajikan harus bisa memunculkan minat, serta motivasi dari informasi yang terkandung dari media pembelajaran tersebut.

b) Perbedaan individual. Siswa belajar dengan cara tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Oleh karena itu media yang memberikan informasi harus berdasarkan kepada tingkat pemahaman pada siswa.

c) Tujuan pembelajaran.

d) Organisasi isi. Pembelajaran akan lebih mudah jika isi dan prosedur keterampilan fisik yang akan dipelajari diatur dan diorganisasikan ke dalam ururtan-urutan yang bermakna.

e) Persiapan sebelum belajar.

f) Emosi. Media pembelajaran adalah cara yang sangat baik untuk menghasilkan respon emosional seperti takut, cemas, empati cinta kasih dan kesenangan

g) Partisipasi.

h) Umpan balik. Hasil belajar dapat meningkat apabila secara berkala siswa bertambah kemajuan belajarnya.

i) Penguatan (reinforcement).

j) Latihan dan pengulangan.

k) Penerapan. Hasil belajar yang diinginkan adalah meningkatkan kemampuan seseorang untuk menerapkan atau mentransfer hasil belajar pada masalah atau situasi baru.

D. Daftar Referensi

Arief S Sadiman, dkk. 2002. Media Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Latuheru.

John D.1988.Media Pembelajaran Dalam Proses Belajar Mengajar Masa Kini.Jakarta:Depdikbud &P2 LPTK Setyosari.

Punaji, Sihkabuden. 2005. Media Pembelajaran. Malang.

Baca Selengkapnya di : http://www.m-edukasi.web.id/2012/04/fungsi-media-pembelajaran.html
Copyright www.m-edukasi.web.id Media Pendidikan Indonesia.

Yusuf hadi miarso, dkk, teknologi komonikasi pendidikan: penegrtian dan penerapannya di indonesia (Jakata: CV. Rajawali1984), 62-63.

Munir, kurikulum berbasis teknologi informasi dan komonikasi (Bandung: Alfabeta, 2008), 141-143.

Yusuf Hadi Miarso, menyemai benih tekhnologi pendidikan (Jakarta: Kencana, 2007). 461.

http://ahmadfawaid99.wordpress.com/2012/07/07/prinsip-fungsi-dan-keriteria-dalam-pemilihan-media-belajar/

Fungsi dan Prinsip Media dalam Pembelajaran

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Media Pembelajaran kelas B

Tugas Individu

Oleh:

Dimas Sulthon Syahir

120210302012

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

UNIVERSITAS JEMBER

2014